Lebak,- Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Kasepuhan Karang dan Rimbawan Muda Indonesia (RMI) dalam rangka persiapan Festival Hutan Adat menggelar Conference Press bersama insan wartawan se-Kabupaten Lebak di Pendopo Pemerintah Daerah Lebak, Selasa (12/12/2107).

Festival Hutan Adat digelar dalam rangka memperingati satu tahun penetapan hutan adat, yang kegiatannya akan dilaksanakan di hutan adat Kasepuhan Karang, Desa Jagakarsa, Kecamatan Muncang, Kabupaten Lebak.

Hutan adat Kasepuhan Karang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) setelah adanya peraturan Daerah no. 8 tahun 2015 tentang pengakuan, Perlindungan  dan pemberdayaan kasepuhan, yang mengakui masyarakat kasepuhan sebagai subjek hukum sesuai yang diatur dalam UU no 41 tahun 2009 tentang kehutanan.

Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya Mengatakan Proses Pengajuan penetapan ini berlangsung selama 3 tahun dengan dukungan berbagai pihak, termasuk organisai non-pemerintah Rimbawan Muda Indnesia (RMI) dan perkumpulan HuMa yang tergabung dalam koalisi Hutan Adat, Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), dan Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) dan tentunya Pemerintah dan DPRD Kabupaten Lebak.

“Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak sangat mendukung pengeloalan hutan oleh masyarakat terelbih lagi oleh masyarakat adat, yang di Kabupaten Lebak ini berjumlah 522 unit masyarakat Kasepuhan dan 1 masyarakat Baduy,’kata Iti Octavia Jayabaya.

“Kami mengeluarkan perda no 8 tahun 2015 yang mengakui, melindungi dan memberdayakan Kasepuhan sebagai komitmen kami untuk kesejahteraan masyarakat Kasepuhan yang wilayahnya tumpang tindih klaim dengan pihak lain, yaitu Taman Nasional Gunung Halimun Slak (TNGHS) dan Perum Perhutani,”ungkap Iti.

 Sementara Direktur Eksekutif Rimbawan Muda Indonesia (RMI) Mardha Tillah menjelaskan bahwa peringatan satu tahun hutan adat ini sekaligus untuk mengingatkan berbagai pekerjaan lanjutan yang belum tiuntas. Walaupun pengakuan secara legal sudah didapatkan masyarakat Kasepuhan Karang atas hutan adatnya.

“Namun pengakuan dilapangan masih terus perlu disosialisasikan karena banyak pihak belum paham tentang penetapan hutan adat ini, yang memberi keleluasaan bagi masyarakat hukum adat untuk mengelola hutannya menurut peraturan adatnya,”terang Mardha Tillah.

Kepala Desa Desa Jagakarsa Jaro Wahid menambahkan Festival ini juga diadakan sebagai media berbagi cerita sukses pasca pengakuan hutan adat satu tahun lalu, bagi para warga masyarakat hukum adat yang hutannya telah dikembalikan kepada mereka. Antusiasme masyarakat dalam pengelolaan hutan merupakan salah satu hal yang mengemuka pasca dikeluarkannya Surat Keputusan pengembalian hutan adat oleh KLHK.

“Warga sangat bersemangat untuk menata kembali pengelolaan hutan menurut adat tatali paranti karuhun,”ujar Jaro Wahid yang merupakan incu putu Kasepuhan Karang.(adit)