Lebak– Pjs Bupati Lebak H. Ino S Rawita Bersama Wakil Gubernur Banten H. Andika Hazrumy, menggelar Rakor Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kab/Kota se- Provinsi Banten yang merupakan tindak lanjut dari tugas & wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat bertempat di Aula Multatuli, Setda Lebak, (26/4)

Dihadapan peserta Rakor Pjs Bupati Lebak H. Ino S Rawita memaparkan berbagai hal terkait kondisi keadaan di Kabupaten baik dari segi kondisi infrastruktur pembangun, ekonomi, potensi sumber daya alam dan lain sebagainya dalam rangka proses percepatan pembangunan di Kabupaten Lebak sehingga pihak Pemerintah Provinsi dapat mengetahui dengan baik kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemkab Lebak dalam menggenjot laju percepatan pembangunan di Kabupaten Lebak kedepannya.

” Kita menyadari betul luas Kabupaten Lebak memiliki luas wilayah terbesar di bandingkan kabupaten/kota lainnya, dan tatkala kita perhatikan desa dan kota kecamatannya masih cukup memprihatinkan dibandingkan dengan Kabupaten/kota di daerah lainnya oleh karena itu dengan kedatangan Wakil Gubernur dan jajarannya membawa dampak dalam proses pembangunan sehingga antara utara dan selatan tidak lagi ada perbedaan ” Jelas Pjs Bupati Lebak

Pjs Bupati Lebak juga menjelaskan kendati Kabupaten Lebak berstatus daerah tertinggal akan tetapi berkat kerja keras seluruh stakeholder mampu mengukir berbagai prestasi salah satunya yang besok akan diterima yakni masuk nominasi 3 besar di ajang Musrenbang Nasional Award yang akan diterima oleh Pemerintah Kabupaten Lebak

Sementara Terkait kunjungan Wakil Gubernur Banten H.Andika Hazrumi menjelaskan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah menjalankan tugas-tugas atributif urusan pemerintahan yang meliputi tugas koordinasi, tugas pembinaan dan tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di kabupaten/ kota.

“Karena perannya sebagai Wakil Pemerintah Pusat maka hubungan gubernur dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota bersifat hierarkis,” ujarnya.

Sebelumnya dalam pertemuan tersebut juga terungkap tentang banyaknya ruas jalan di Lebak yang rusak akibat aktivitas penambangan pasir. Pemkab Lebak mengaku, di luar sisi pengawasan yang memang sulit dilakukan karena terbatasnya personil pengawas yang dimiliki, juga ada persoalan keterbatasan kewenangan dimana kewenangan penuh terhadap pertambangan ada di Pemerintah provinsi.

Terkait persoalan tersebut, Andika mengusulkan agar Pemkab Lebak melakukan pengajuan penyerahan tanggung jawab sejumlah ruas jalan yang sebelumnya menjadi tanggung jawab Pemkab Lebak, ke Pemprov Banten. “Saya kira diajukan saja pelimpahannya, nanti biar diproses oleh pemprov. Jadi nanti Pemkab Lebak bisa lebih fokus ke jalan poros desa yang itu juga tidak kalah pentingnya,” kata Andika disambut tepuk tangan peserta pertemuan.

Selain itu Andika juga memaparkan tentang prioritas anggaran Pemprov Banten mulai tahun 2018 ini yang di titik beratkan ke 3 sektor pelayanan dasar, yaitu infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Andika mengungkapkan, anggaran untuk ketiga sektor pelayanan dasar tersebut di APBD 2018 masing-masing sekitar Rp 14 triliun, Rp12 triliun, dan p14 triliun.

“Jadi jangan heran kalau bantuan keuangan ke kabupaten/kota jadi agak berkurang jumlahnya. Idealnya memang untuk menekan disparitas selatan-utara, pemkab di selatan seperti Lebak ini dapat bantuan keuangannya Rp150 miliar, yang di utara Rp50 miliar juga cukup,” kata Andika.

Rakor Pembinaan & Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dihadiri rombongan sejumlah Kepala OPD Pemprov Banten, Kepala OPD Pemkab Lebak, Kapolres Lebak AKBP Dani Arianto, Dandim Lebak Letkol Arh Syafa Susanto, para Camat, Kapolsek dan Danramil se-Kabupaten Lebak.(Humas)